ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PASCA PENERAPAN TARIF PAJAK EFEKTIF RATA-RATA (TER) DIAKHIR TAHUN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN TETAP PADA PT. ANUGRAH SEKAYU

Main Article Content

Farida Aryani Candra Romanda

Abstract

This descriptive study analyzes PPh 21 calculation at the end of the year after TER implementation for WPOP permanent employees at PT. Anugrah. The analysis technique reduces PPh 21 calculation based on Pasal 17 rate with TER. The secondary data analyzed is PPh 21 calculation for 32 WPOP permanent employees. The research results show PPh 21 of 32 permanent employees at the end of the year is based on Pasal 17 rate of Rp. 50,909,825. The payable PPh 21 which has been deducted is IDR. 42,771,769, so there is a difference in taxes still to be paid in 2024 of Rp. 8,138,055. The application of TER is more profitable for low income taxpayers and large family status, while Pasal 17 rate tends to provide higher tax burden, especially for high incomes taxpayers and small family status. Government is expected to apply TER for a year's tax period, that it doesn't make difficult for tax payers by having to recalculate taxes at the end of the year. This creates inefficiencies in tax calculations. PPh 21 calculation payable with a TER is lower than Pasal 17 rate by reducing WPOP's tax burden.

Article Details

How to Cite
ARYANI, Farida; ROMANDA, Candra. ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PASCA PENERAPAN TARIF PAJAK EFEKTIF RATA-RATA (TER) DIAKHIR TAHUN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN TETAP PADA PT. ANUGRAH SEKAYU. Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 37 - 56, jan. 2025. ISSN 2620-6110. Available at: <https://jurnal.irs.ac.id/index.php/ak/article/view/392>. Date accessed: 31 oct. 2025. doi: https://doi.org/10.51877/jiar.v8i1.392.
Section
Articles

References

Chandrarin, Grahita. 2017. Metode Riset Akuntansi: Pendekatan Kuantitatif. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul, dkk. 2020. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. 2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. 2023. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jakarta: Sekretariat Negara.
Resmi, Siti. 2019. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 11 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.